Sejarah Trikora : Latar Belakang, Penyebab, Tujuan, Isi dan Akhir Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat)

Isi Trikora – Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat mulai dari militer dengan mencari bantuan senjata dari luar negeri, diplomasi dengan mendekati berbagai negara agar tidak mendukung Belanda, kebijakan ekonomi dengan mengeluarkan UU no.86 tahun 1958 tentang nasionalisasi semua perusahaan belanda di Indonesia yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 27 Desember 1958 hingga konfrontasi total yang dimulai dengan diumumkannya operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) Oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961.

Pengertian dan Tujuan Operasi Trikora

Operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia dengan tujuan untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Latar belakang terjadinya operasi Trikora yaitu karena Belanda tetap tidak mau menyerahkan Irian barat dan justru memperkuat dengan mengirim batalyon angkatan darat mereka. Tujuan Trikora adalah untuk mengembalikan Papua Barat ke Indonesia.

Sejarah dan Latar Belakang Trikora

Tindakan operasi Trikora timbul karena Belanda masih mengklaim wilayah Papua bagian barat sebagai salah satu provinsinya. Padahal, pada saat itu Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya dan mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda menjadi wilayah Indonesia, termasuk Papua bagian barat. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perebutan antara keduanya, yang kemudian dibicarakan dalam berbagai pertemuan berbagai forum internasional.

Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Indonesia dan Belanda tidak mencapai kesepakatan, tapi sepakat masalah ini akan dibicarakan kembali dalam satu tahun kedepan. Pada tahun 1950, PBB mengeluarkan keputusan bahwa Papua Barat memiliki hak merdeka sesuai dengan isi Piagam PBB pasal 73e. Lalu Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk merampungkan masalah ini, tapi Indonesia menolaknya.

Akhirnya, Belanda melakukan percepatan dalam program pendidikan untuk mempersiapkan kemerdekaan Papua bagian barat, diantaranya akademi angkatan laut tahun 1956 dan tentara Papua pada tahun 1957. Indonesia juga tidak mau kalah, Indonesia melakukan tindakan pembentukan Provinsi Irian Barat pada tanggal 17 Agustus 1956 dengan Zainal Abidin Syah sebagai gubernur pertamanya.

Persiapan Operasi Trikora

Indonesia melakukan beragam persiapan sebelum melakukan Operasi Trikora baik di segi militer, diplomasi, ekonomi, landasan udara, dan konfrontasi total. Dalam segi militer, Indonesia mencari bantuan senjata dari luar negeri dekat terjadinya konflik Indonesia dan Belanda.

Dalam segi landasan udara, persiapan AURI yaitu memperbaiki pangkalan udara yang rusak karena perang, dimana pangkalan udara tersebut akan digunakan untuk operasi infiltrasi atau pun menghadapi operasi terbuka di daratan Irian Barat.

Dalam segi diplomasi, Indonesia mencoba mendekati beragam negara seperti Australia, India, Britania Raya, Jerman, Pakistan, Thailand, Selandia Baru, dan Perancis agar tidak memberi dukungan kepada Belanda jika akhirnya terjadi perang antara Indonesia dan Belanda.

Dalam segi ekonomi, pada tanggal 27 Desember 1958, Presiden Soekarno mengeluarkan UU nomor 86 tahun 1958 mengenai nasionalisasi segala perusahaan Belanda yang ada di Indonesia.

Isi Trikora

Isi dari Trikora (Tri Komando Rakyat), diantaranya yaitu:

1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda
2. Kibarkan bendera Sang Saka Merah Putih di Irian Barat
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Trikora disampaikan Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Alun-Alun Utara Yogyakarta. Selain trikora, Presiden Soekarno juga membentuk Komando Mandala yang bertugas merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia dan Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai Panglima.

Berikut adalah kutipan pidato Trikora Presiden Soekarno yang tertuang dalam buku Api Perjuangan Irian Barat :

“Sekarang saya tanya kepada saudara-saudara, kepada dunia internasional. Mengapa pihak Belanda menjadikan Irian Barat sebagai satu boneka Papua.

Belanda menghasut rakyat Irian Barat menjalankan satu politik memecah belah kedaulatan RI dengan mendirikan negara Papua, mengibarkan bendera Papua, menciptakan lagu kebangsaan zoogenamde. . . .

Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan pendirian negara Papua ini. Apa komando saya lagi, hai seluruh rakyat Indonesia kibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih di Irian Barat itu.

Siap sedialah akan datang mobilisasi umum. Mobilisasi umum mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari cengkeraman Belanda . . . .”

Baca Juga : Sejarah Organisasi Budi Utomo

Akhir Konflik Irian Barat

Konflik perebutan Irian Barat selesai setelah adanya Perjanjian Newyork antara Indonesia dan Belanda yang diprakasai oleh Amerika Serikat pada tahun 15 Agustus 1962. Pada 13 Mei 1963, Papua bagian Barat kembali ke Indonesia. Kedudukan Papua Barat menjadi lebih pasti setelah diadakan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969, rakyat Papua Barat memilih tetap pada lingkungan RI. Lebih lengkapnya:

Persetujuan New York

Amerika Serikat khawatir pihak komunis mengambil keuntungan dengan adanya situasi ini, untuk itu Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding kembali dengan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1962 akhirnya disepakati persetujuan New York. Australia juga mengubah pendiriannya yang awalnya mendukung kemerdekaan Papua, menjadi mendukung Papua bergabung dengan Indonesia karena desakan Amerika Serikat.

Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)

Jend. Sarwo Edhi Wibowo mengatur penyelenggaraan Pepera pada tahun 1969 dan disaksikan oleh 2 utusan PBB. Hasil pepera yaitu Papua bergabung dengan Indonesia, tapi dicurigai oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan berbagai pengamat independen.

Walaupun begitu, Amerika Serikat mendukung hasil tersebut, karena mereka tidak mau Indonesia bergabung dengan pihak komunis Uni Soviet. Akhirnya Papua bagian barat menjadi provinsi Indonesia ke-26 dengan nama Irian Jaya.